Status and Trends of Fisheries Sebuah – upaya pengelolaan perikanan di ASEAN secara holistik

SEAFDEC dan negara-negara anggotanya sedang berupaya membangun suatu pengelolaan perikanan yang baik di lingkungan Asia Tenggara. Untuk mencapai pengelolaan perikanan yang baik tersebut, diperlukan data dan informasi yang lengkap dan berkualitas tentang kegiatan perikanan dan kegiatan lain yang terkait. Data dan informasi yang bermutu diharapkan dapat membantu lahirnya kebijakan pengelolaan perikanan yang baik pula. Salah satu kegiatan besar yang sedang dilakukan diberi nama “Status and Trends of Fisheries” atau disingkat sebagai STF.

STF dimaksudkan untuk mendukung peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan status dan kecenderungan perikanan tangkap dan budidaya melalui penyediaan data dan informasi yang diperlukan. Data dan informasi tersebut antara lain adalah sumberdaya ikan dan lingkungannya, kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan (termasuk data produksi perikanan), kondisi sosial masyarakat perikanan tangkap di perairan umum, kearifan lokal yang berlaku dan kegiatan pengolahan hasil perikanan. Dengan demikian, STF bisa dijadikan kunci untuk menguatkan pembuatan kebijakan dan pengelolaan perikanan. Karena tujuan akhirnya adalah pengelolaan ikan yang bertanggung jawab, maka kegiatan STF ini selaras dengan berbagai piagam internasional, antara lain adalah UNCLOS 1982, CCRF 1995, UN Fish Stock Agreement 1995 dan Reykjavik Declaration 2001.

Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung secara nasional di tiap negara sehingga disebut National Status and Trends of Fisheries. Proyek pendahuluan (pilot project) adalah Indonesia, Filipina dan Thailand. Otoritas pelaksana STF Nasional Indonesia adalah Departemen Kelautan dan Perikanan. Aspek perikanan tangkap dihimpun oleh Direktorat Sumberdaya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Penghimpunan data dan informasi perikanan tangkap dititikberatkan di perairan umum daratan. Pertimbangan menjadikan perairan umum daratan sebagai pilihan adalah karena himpunan data dan informasi tentang perikanan tangkap di perairan umum daratan selama ini memang tidak selengkap dan sebaik perikanan laut.

Sebagai langkah awal, SEAFDEC dan Direktorat Sumberdaya Ikan telah mengadakan lokakarya nasional (National Workshop) yang berjudul “National Workshop On The Development Of Indonesian Status And Trends Of Fisheries: Inland Water Capture Fisheries” pada tanggal 17 – 18 Desember 2008 di Hotel Bumi Wiyata, Depok. Pada kegiatan ini, pihak ASEAN dan SEAFDEC menjelaskan arah dan kebijakan regional terkait data dan informasi perikanan di lingkungan Asia Tenggara dan konsep STF National. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pembahasan dan tinjauan terhadap data dan informasi perikanan tangkap di perairan umum daratan dan membahas penyusunan STF Indonesia untuk perikanan tangkap di perairan umum daratan. Kegiatan ini dihadiri oleh utusan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; Direktorat Produksi – Ditjen Perikanan Budidaya; Pusat Data, Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan (Pusdatin) – Sekjen DKP; Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut – Ditjen KP3K; Direktorat Pemasaran Dalam Negeri – Ditjen P2HP; Pusat Riset Perikanan Tangkap – BRKP; Puslit Limnologi – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Karena luasnya data dan informasi yang perlu dikumpulkan, pihak yang terlibat dalam pengumpulan data antara lain adalah Pusat Riset Perikanan Tangkap – BRKP dan Pusat Penelitian Limnologi – LIPI. Data dan informasi yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan ekosistem. Data dan informasi perikanan tangkap berbasis ekosistem ini memiliki keunggulan dalam hal akurasi sebagai bahan kebijakan dan pengelolaan perikanan tangkap. Laporan hasil proyek pendahuluan STF Nasional Indonesia diharapkan dapat diselesaikan pada akhir kwartal ketiga tahun 2009.

Gerakan “Stop Pemanasan Global” yang Bikin Gerah

Si tenar masa kini itu bernama “pemanasan global.” Betapa dia menjadi pembicaraan banyak orang. Awalnya, pemanasan global hanya sebuah keprihatinan para pemerhati lingkungan yang juga berlatar belakang ahli lingkungan. Lalu keluarlah Protokol Kyoto pada 1997 yang akan berakhir pada 2012. Nggak lama setelah itu, Al Gore, sang mantan wakil presiden Amerika, mencoba jujur tentang kenyataan yang menyakitkan tentang kondisi bumi lewat film berjudul “An Inconvenient Truth.” Mantan wakil presiden yang negaranya sendiri ogah-ogahan menjalani Protokol Kyoto pada masa pemerintahannya tersebut mendapat ganjaran manis berupa penghargaan Nobel. Gila!

Tapi patut diakui bahwa filmnya itu membuka mata banyak sekali manusia tentang akibat gaya hidupnya selama ini terhadap kerusakan lingkungan. Jutaan orang terbuka matanya, ribuan orang menjadi pandai berbicara tentang pemanasan global dan hanya ratusan orang yang “bertobat” dengan memperbaiki gaya hidupnya. Sebagian lainnya menggalang kekuatan (ceileh…) membentuk organisasi cinta lingkungan. Atau sekadar mendeklarasikan gerakan ramah lingkungan yang ditandatangani ketua ormas. Beragam judulnya tapi intinya satu: hentikan pemanasan global, entah bagaimana caranya. Inilah akar masalahnya.

Euforia pemanasan global membuat banyak orang tergila-gila berbicara tentang kelestarian lingkungan tanpa pondasi pengetahuan yang baik. Akhirnya hal ini justru menjadi topik kebal pikiran. Maksud saya, karena terlalu sering dibahas dengan bahasa yang begitu-begitu saja tanpa penjelasan mendalam, topik itu pun menjadi biasa saja. Nggak ada yang istimewa.

Hal ini diperparah oleh kampanye anti pemanasan global oleh banyak artis. Yap! Para artis pun masuk ke barisan pecinta lingkungan. Nggak ada yang salah dengan hal ini. Masalahnya baru timbul saat mereka berkampanye. Kekurang pengetahuan mereka membuat ucapan mereka terlalu ringan. Nggak ada yang baru dan berbobot. Bentuk kampanye pun kerap menjadi masalah. Misalnya dengan menggelar konser yang didukung listrik berkekuatan ribuan watt. Litrik itu tercipta dari mesin pembangkit bertenaga solar yang mengembuskan CO besar-besaran ke langit.

Tampaknya kita perlu menyederhanakan pikiran agar nggak kusut dan akhirnya justru membuat kita terjebak pada kebuntuan pikiran tanpa tindakan. Kelompok anti pemanasan global harus membagi pikirannya ke dalam hal yang lebih sederhana tapi kongkret. Judul “Anti Pemanasan Global” memang baik, tapi nggak menjelaskan pemecahan kongkret. Salut bagi banyak orang yang mencoba ramah lingkungan tanpa menggembar-gemborkan slogan “anti pemanasan global” tapi langkahnya menuju kelestarian lingkungan.

Misalnya komunitas Bike to Work (B2W). Apa pun motivasi awal setiap anggotanya, mereka telah melakukan tindakan ramah lingkungan: berkendara niremisi. Kebiasaan bersepeda ini adalah jawaban nyata terhadap masalah pencemaran udara. Tindakan terpuji lainnya diambil oleh sebagian arsitek Indonesia yang mengurangi penggunaan kayu pada bangunan yang mereka rancang. Alasannya sederhana yaitu mengurangi konsumsi kayu tentunya akan mengurangi produksi kayu yang ditebang di hutan. Salah satu kiatnya adalah menipiskan ketebalan kayu pada kusen pintu dan jendela. Selain itu, mereka juga memanfaatkan kusen bekas yang kayunya masih bermutu. Ada pula sekelompok sukarelawan yang rutin membersihkan hutan mangrove di utara Jakarta dari sampah. Mungkin motivasinya hanya sekadar membuat hutan itu bersih. Namun kebersihan lingkungan hutan mangrove membantu pepohonan mangrove dapat bernafas melalui sistem perakarannya.

Kita pun dapat melakukan aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bila nggak kuat mengayuh sepeda dari rumah ke kantor, kita bisa menggunakan kendaraan umum. Membawa sendiri tas plastik untuk berbelanja di swalayan pun dapat mengurangi sampah plastik. Hemat penggunaan listrik dan segera mematikan kompor saat masakan telah matang pun sangat membantu menghemat energi fosil. Ingat bahwa sebagian besar energi listrik kita dibangkitkan dari bahan bakar fosil. PLTA bukan lagi tulang punggung karena fluktuasi debit air waduk sangat tinggi. Waduk PLTA seringkali defisit air saat kemarau.

Tindakan kecil namun nyata jauh lebih bermakna ketimbang sejuta slogan yang memekakkan telinga. Semoga usaha hemat energi dan daur ulang yang kita lakukan bermanfaat demi memperlambat datangnya kiamat karena keteledoran manusia.

Selamat hari lingkungan hidup se dunia. (Apalah namanya….)

Suaka Perikanan

Pesatnya pertumbuhan penduduk menimbulkan dampak besar ke segala bidang. Tuntutan pemenuhan kebutuhan, seperti kebutuhan ruang untuk tempat tinggal dan kebutuhan pangan menekan kondisi lingkungan. Tekanan ini selalu semakin berat dari hari ke hari. Perambahan hutan untuk menjawab sebagian kebutuhan seringkali terjadi tidak terkontrol, sehingga justru memberi dampak buruk seperti sedimentasi perairan dan banjir di hilir.

Salah satu ekosistem yang mengalami tekanan adalah ekosistem perairan, yaitu perairan darat dan laut. Pencemaran limbah industri dan sedimentasi perairan adalah masalah utama di negara-negara berkembang. Padahal, di sisi lain, perairan itu adalah penyedia sumberdaya ikan sebagai sumber protein hewani yang memadai bagi pemenuhan gizi masyarakat. Kegiatan perikanan tangkap yang intensif juga mengancam kelestarian sumberdaya ikan. Seringkali kegiatan itu berlangsung sepanjang tahun, padahal kondisi lingkungan tidak memadai karena ada masa sumberdaya ikan berpijah.

Perlu suatu usaha untuk memulihkan kondisi lingkungan perairan. Usaha ini antara lain dengan membentuk suatu kawasan suaka perikanan. Namun usaha ini tidak mudah karena seringkali berbenturan dengan masyarakat sekitar. Perlu sebuah pendekatan budaya agar kebijakan ini diterima masyarakat sehingga dapat berjalan baik.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tingkat kesulitan cukup tinggi dalam menerapkan kebijakan ini karena keberagaman budaya. Namun bukan mustahil suatu kawasan suaka perikanan terbentuk di ekosistem perairan Indonesia. Seperti yang terjadi di kawasan perairan pedalaman, beberapa kelompok masyarakat Indonesia memiliki sistem suaka perikanan yang cukup baik. Misalnya Lubuk Larangan di Sumatera Barat dan Lebak Lebung di Sumatera Selatan. Masyarakat setempat mengenal sistem buka-tutup musim penangkapan sehingga daur hidup sumberdaya ikan dan lingkungannya terjamin.

Pengelolaan suaka perikanan di perairan pedalaman lebih mudah karena sistem perairan cenderung tertutup sehingga kelompok masyarakat tertentu saja yang memanfaatkannya. Kendala ditemui di pengelolaan perairan laut karena akses terbuka. Konflik antar nelayan seringkali terjadi. Namun, sama seperti perairan pedalaman, pengelolaan perairan laut juga dapat berdasarkan kearifan lokal. Dengan budaya maritim masyarakat setempat, lingkungan pesisir dan laut di sekitar wilayah tersebut dapat dikelola. Misalnya budaya Awig-awig di Nusa Tenggara Barat. Bahkan, di beberapa tempat, suaka perikanan berjalan dengan kesepakatan baru dalam masyarakat. Seperti pengelolaan kawasan transplantasi terumbu karang di Bali.

Peran pemerintah dalam pengelolaan suaka perikanan adalah memfasilitasi pembentukan suaka perikanan dan mengukuhkannya dengan perangkat hukum. Sedangkan pengelolaannya dikembalikan kepada kelompok masyarakat setempat dengan bantuan bimbingan pemerintah. Dengan pengelolaan daerah suaka perikanan yang baik, diharapkan pemenuhan kebutuhan sumberdaya ikan tercukupi.