Cari

esf

Belajar Menuang Gagasan.

Tuna (Thunnus spp.) Catch

WCPFC tuna longline - Edwison Firmana

 

Iklan

Selamat Hari Pendidikan Nasional

Setiap 2 Mei, kita memeringati Hari Pendidikan Nasional. Sejatinya, 2 Mei adalah hari lahir Ki Hajar Dewantara, pelopor pendidikan di Indonesia. Taman Siswa adalah buah karyanya.

Melihat pendidikan di Indonesia, hati saya sedih. Menurut saya, pendidikan kita masih jauh dari ideal. Bukan hanya di tataran pelaksanaan, bahkan parahnya di tataran konsep.

Contohnya adalah pernyataan M. Nuh, mantan Menteri Pendidikan Nasional di era Presiden SBY. Menanggapi maraknya tawuran antar pelajar, dia menyatakan akan menambah jam pelajaran agama (Merdeka.com, 2013). Menurut saya, itu pernyataan yang sepenuhnya keliru bila melihat kondisi pendidikan saat itu. Pelajaran agama dan moral sudah cukup diberikan masing-masing 2 jam pelajaran dalam seminggu. Bila diberikan lebih, hanya menghasilkan Pelajar yang jago teori agama dan moralitas. Padahal akar masalah terjadinya tawuran bukan karena Pelajar kurang mendapat materi tentang kebaikan dari teks pelajaran agamanya.

Pelajar melakukan tawuran karena beberapa hal. Pertama, mereka masih mencari jati diri dan pengakuan. Salah satunya adalah kebutuhan untuk diakui bahwa mereka hebat, atau lebih hebat dari orang/pihak lain. Hal ini didukung dengan darah muda alias mental labilnya, mereka sangat mudah menyulut pertengkaran dengan pelajar dari sekolah lain. Kenapa bertengkar? Untuk membuktikan bahwa mereka lebih unggul. Dalam hal apa? Fisik. Kenapa fisik? Karena itu keunggulan yang paling mudah diperlihatkan, ketimbang keunggulan di bidang akademik, misalnya. Unggul di bidang akademik hanya sebatas lembaran kertas rapor atau butuh upaya keras belajar lalu berkompetisi antar sekolah. Sementara itu, menghajar pelajar lain sampai babak belur adalah jalan singkat menunjukkan superiornya.

Faktor kedua adalah remaja kurang dapat menerima kekalahan. Kalah bermain sepakbola, mereka merusak fasilitas stadion. Pontang-panting saat diserbu lawan saat tawuran, mereka menyusun rencana serangan balasan. Mental tidak bisa menerima kekalahan ini adalah penyakit.

Faktor ketiga adalah remaja punya sangat banyak energi. Belajar di kelas dan pelajaran olahraga sepertinya tidak membuat mereka lelah. Sehingga mereka masih sempat nongkrong sepulang dari sekolah. Kombinasi faktor pertama hingga ketiga ini yang sering membuat mereka mengalami gesekan dengan kelompok pelajar dari sekolah lain dan membuat keributan.

Lalu bagaimana solusinya? Menurut saya, ketimbang overdosis pelajaran agama, sebaiknya sekolah, dengan didukung dinas pendidikan, menambah pelajaran olahraga. Pelajaran olahraga ekstra itu bisa diisi kompetisi antar kelas. Melalui kompetisi itu, mereka belajar bahwa puncak prestasi harus diraih dengan cara yang fair dan sehat. Bahwa kemenangan sejati yang keren itu adalah kemenangan yang positif dan ditempuh dengan cara-cara yang baik. Ketika kalah, mereka belajar mengoreksi diri dan tim. Apa yang kurang? Skill individu atau kerjasama tim, misalnya. Dengan demikian, pelajar terbiasa menerima kekalahan dan memiliki konsep yang benar tentang apa itu unggul, dan bagaimana meraih keunggulan.

Di sini, saya tidak mengatakan bahwa pelajar tidak butuh pelajaran agama. Tidak. Pelajar butuh pelajaran agama. Tapi, poin saya adalah, pelajar tidak butuh overdosis pelajaran agama. Teori-teori cukuplah 2 jam pelajaran seminggu. Selebihnya adalah praktek. Begitu kira-kira.

education

Masalah kedua dalam pendidikan di Indonesia, menurut saya, adalah kurangnya penghargaan atas kebhinekaan kemampuan individu. Sejak kecil, anak harus bisa matematika. Sialnya, saat akan masuk SD pun anak-anak harus sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung alias calistung.

Bila guru bertanya, cita-cita murid-muridnya sebatas pilot, dokter, atau tentara dan polisi. Wawasan mereka kurang dibukakan karena guru pun kurang sadar untuk membukakan wawasan dirinya sendiri bahwa dunia itu luas. Ada anak yang memiliki kemampuan menggambar, mengenal berbagai bahasa, berpuisi, dan sebagainya. Di mana ruang ekspresi bagi mereka di sekolah? Hampir tidak ada. Kecuali saat “Lomba Agustusan.” Sekali dalam setahun. Selebihnya, mereka dipaksa paham tentang abjad dan angka.

Alangkah indahnya bila sejak pendidikan dasar, mereka diberi ruang untuk mengembangkan bakatnya dan membuka wawasannya bahwa di luar sana ada pekerjaan sebagai desainer busana, desainer interior, penerjemah, jurnalis, fotografer, dan lain sebagainya. Terbukanya wawasan akan membuat anak lebih termotivasi untuk belajar karena tahu ke mana dia akan melangkah. Ada target yang dipasangnya dan dia akan berjuang menuju ke sana.

Masalah ketiga adalah menyerahkan pendidikan ke sekolah sehingga ortu lepas tanggung jawab. Hal ini banyak sekali terjadi. “Kan saya sudah bayar SPP mahal sekali,” adalah salah satu kalimat pamungkas bagi para ortu yang kurang menyadari bahwa ortu dan suasana rumah sesungguhnya pegang peranan sangat penting terhadap pendidikan anak dan keberhasilannya kelak. Hal ini juga yang menyebabkan anak tidak paham tata krama dan akhirnya dihajar gurunya karena ketidak-sopanannya tersebut. Celakanya, melihat anaknya dihajar guru, si ortu malah marah. Akhirnya lingkaran setan keadaan yang membuat anak tidak belajar tata krama tidak pernah berhenti. Guru dibui dan sekolah enggan berurusan. Ortu merasa sudah menyelamatkan anaknya. Dan si anak merasa tindakannya tidak salah, gurunyalah yang salah dan gurunya layak dibui. Bila sudah jamak demikian terjadi, kita telah berhasil mencetak anak manja yang bertingkah semaunya sendiri tanpa sadar tindakannya itu salah.

Masalah pendidikan bukan melulu masalah terkait sekolah. Pendidikan adalah cara mendidik anak. Orang tua tetaplah faktor terpenting keberhasilan pendidikan anak. Teladan melalui sikap, perkataan, dan cara berpikir yang benar adalah warisan yang tidak ternilai. Selamat Hari Pendidikan Nasional!

Jokowi Resmikan KJA Offshore, Tuna yang Tunawisma Berharap dapat Bagian.

pemprov-jabar_20180424_172156
Presiden Joko Widodo sedang berdiskusi dengan nelayan Cikidang, Pangandaran, Jawa Barat. (Foto: tribunnews)

Pada 24 April 2018 lalu, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meresmikan operasional Karamba Jaring Apung (KJA) Offshore di Pangandaran, Jawa Barat. Seperti namanya, ini adalah karamba jaring apung yang diletakkan di lepas pantai. Terdapat 8 set karamba yang rencananya akan diisi 120 ribu benih ikan kakap putih di setiap setnya.

“Hari ini kita meresmikan Keramba Jaring Apung, yang offshore, yang lepas pantai. Ini kita harapkan menjadi sebuah lompatan kemajuan, sebuah terobosan, ini pertama di Indonesia,” ujar Jokowi sebagaimana dikutip Tribunnews.

Melihat hal tersebut, Paguyuban Tuna Lautan (Pagutan) menyampaikan keinginannya agar sebagian karamba bisa untuk ikan tuna yang tunawisma. Kelompok ikan dari keluarga Thunnus itu mengungkapkan, sebagian ikan tuna sudah lelah bermigrasi antar samudera. “Sebagian dari kami sudah lelah. Bayangkan, sejak kami menetas hingga kami dewasa, kami sudah mengarungi Samudera Hindia. Kadang kami sampai Madagaskar. Kalau kuat, kami kadang berenang sampai Afrika Selatan,” ujar Tubelo, perwakilan Pagutan yang merupakan jenis ikan tuna mata besar (Thunnus obesus).

Pagutan berharap KJA Offshore tersebut dapat menjadi peristirahatan bagi ikan-ikan tuna yang tunawisma dan sudah menua. “Kami bisa berenang santai, menikmati fajar dan senja sambil rutin diberi makan. Kami bosan harus membedakan mana ikan mana umpan,” kata Sikoneng, perwakilan dari jenis Madidihang (Thunnus albacares).

01 tuna
Tuna mata besar (Thunnus obesus) tertangkap kapal rawai tuna di Samudera Hindia.

Namun rupanya tidak semua tuna tertarik. Tuna Sirip Biru Selatan (Thunnus maccoyii) menolak mentah-mentah ide tersebut. “Airnya panas,” ujarnya singkat saat ditanya alasannya tidak mau bergabung andai ada peluang penampungan tuna di KJA Offshore. Tuna Sirip Biru Selatan yang terkenal mahal itu memang penyuka perairan dalam yang airnya dingin.

Menanggapi permintaan kaum tuna, Susi Pudjiastuti belum memastikan untuk menyanggupinya. Desain karamba untuk kakap putih yang kecil dan perenang selow tentu berbeda bila dibandingkan untuk tuna yang jenis perenang cepat. Namun yang pasti, Susi masih memprioritaskan kakap putih terlebih dulu karena sudah masuk dalam rencana yang disusun KKP.

Disclaimer: ini berita full rekayasa, hasil dari kepala rengat.

Nelayan Blitar Kesulitan Akses Bahan Bakar Minyak

Seorang teman pekerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar, Nofik Hari Subagyo, mengeluh nelayan di daerahnya yang tidak bisa memperoleh BBM bersubsidi. Menurut Nofik melalui medsosnya, selama ini nelayan harus menempuh jarak lebih dari 20 kilometer untuk mendapatkan Premium. Namun sejak Pertamina memperketat pelarangan pembelian BBM menggunakan jeriken dan pasokan Premium sering habis, maka nelayan harus membeli Pertalite di eceran dengan harga yang tentu lebih mahal dibanding di SPBU.

Dalam komunikasi saya berikutnya dengan dia, Nofik menuturkan bahwa nelayan laut tersebar di beberapa pendaratan ikan di sepanjang pantai Kabupaten Blitar, yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tambakrejo, PPI Pasur, PPI Pangi, PPI Serang, PPI Jolosutro, PPI Peh Pullo. Namun demikian, hanya PPI Tambakrejo yang masuk dalam Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar pada 2013, nelayan laut tersebar di 4 kecamatan, yaitu Bakung, Wonotirto, Panggungrejo, dan Wates.

Menurut Nofik, para nelayan umumnya menggunakan perahu motor tempel berukuran 1 GT dengan mesin berbahan bakar bensin dan berkekuatan 5,5 PK dan 15 PK. Alat penangkap ikan yang digunakan adalah jaring insang hanyut, jaring insang dasar, pancing ulur, dan jaring udang. Hasil tangkapannya antara lain tongkol, tengiri, kakap merah, gurita, lobster, lemuru, dan kembung.

Nofik mengatakan, nelayan sangat bergantung pada BBM eceran yang harganya tentu lebih mahal dibanding di SPBU. Dia pun menyebutkan bahwa pembangunan Solar Pack Dealer Nelayan (SPDN) pun tidak sampai selesai.

Keluhan Nofik ini adalah contoh bagaimana Pemerintah perlu memperhatikan nelayan yang di pelosok. Walau berada di Pulau Jawa, mereka berada puluhan kilometer dari pusat pemerintahan daerahnya. Jauh dari perkotaan dan minim perhatian. Keluhan-keluhan yang muncul di obrolan kelas warung kopi seperti ini perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti karena masalah ini nyata.

Mengacu pada dokumen Rencana Kerja 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur (diunduh di sini), status PPI Tambakrejo berada di bawah pengelolaan Pemprov Jatim. Namun kelima PPI lainnya tidak ada dalam dokumen tersebut, dan tampaknya berada di bawah pengelolaan Pemkab Blitar.

Untuk mengatasi masalah BBM di PPI yang pengelolaannya di bawah dua institusi yang berbeda ini, maka perlu kerjasama keduanya. Peran aktif Pemkab Blitar sangat vital karena keenam PPI ini berada di wilayahnya dan seluruh nelayannya merupakan warga Kabupaten Blitar. Perlu pula kerjasama dengan Pertamina selaku pengelola distribusi BBM dan KKP selaku otoritas pengelolaan perikanan Indonesia.

Pertama, bahwa SPDN tidak selesai dibangun. Menurut data Kementerian ESDM (diunduh di sini), tidak ada satu pun penyalur BBM di Kabupaten Blitar yang berlokasi di kecamatan yang berbatasan dengan laut. Padahal satu kecamatan pesisir tersebut umumnya sangat luas dan berjarak puluhan kilometer dari pusat pemerintahan kabupaten. Seluruh penyalur di daftar itu pun berstatus SPBU, bukan SPDN. Dengan kata lain, nelayan tidak memiliki akses terhadap BBM secara langsung di sana selama ini.

Nelayan Blitar selama ini harus menempuh puluhan kilometer ke kecamatan lain untuk membeli BBM. Membeli BBM dari SPBU yang berada di jalan raya tentunya harus menggunakan jeriken. Namun pembelian BBM dengan jeriken dilarang Pertamina karena alasan standar keamanan.

Kedua, bahwa tidak semua nelayan menggunakan mesin diesel sehingga keberadaan SPDN dan solar belum tentu menjawab kebutuhan nelayan.

Oleh sebab itu, ketersediaan Stasiun Pengisian Bahan bakar Nelayan (SPBN) alias SPBU khusus nelayan sangat diperlukan. Pemkab Blitar perlu bekerjasama dengan Pertamina untuk menyediakan BBM yang cocok bagi nelayan di pelosok.

Bila Pemkab Blitar dan Pertamina dapat menyelesaikan masalah distribusi BBM bagi nelayan tersebut dengan menyediakan SPBU di kawasan pelabuhan, maka tidak hanya soal selisih harga BBM yang teratasi, namun kepastian dan kemudahan pasokan bagi nelayan untuk bekerja juga lebih terjamin.

 

BBM Bersubsidi untuk Nelayan dan Kebocoran Distribusinya

Masalah ketiga adalah BBM bersubsidi dan kebocorannya. Hal ini bukan semata masalah di Kabupaten Blitar tentunya, tapi nelayan seluruh Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mewacanakan mencabut subsidi BBM bagi nelayan. Menurutnya, penjualan BBM apalagi bersubsidi cenderung rawan kebocoran. BBM bersubsidi justru diselewengkan untuk industri.

Untuk mengatasi hal ini, beberapa hal bisa dipikirkan. Pertama, nelayan masih butuh BBM bersubsidi untuk meminimalisir ongkos melaut. Untuk itu, KKP dan Pertamina perlu membangun sistem penjualan BBM khusus nelayan secara elektronik. Misalnya pembelian harus menggunakan kartu nelayan dan dibatasi berdasarkan ukuran kapal dan lama melaut. Pembelian BBM dengan kartu nelayan bisa mengacu ke nelayan pemilik kapal, bukan anak buah kapal.

Keunggulan pencatatan secara elektronik pun sangat membantu dalam merekam besarnya konsumsi BBM dan evaluasi kebijakan sesudahnya. Misal mengevaluasi jenis dan volume BBM yang perlu disalurkan per bulan dan menilai keekonomian kegiatan perikanan tangkap di suatu daerah berdasarkan ongkos yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Catatan secara elektronik mengurangi bias akurasi data karena bisa melihat konsumsi harian dan data tersimpan rapi. Hal ini juga bisa menjawab kesulitan Pertamina dalam menentukan jumlah kebutuhan BBM yang tepat bagi kapal penangkap ikan karena tidak ada/sulitnya mendapatkan data kapal dan operasionalnya yang valid (Presentasi Pertamina Persero).

Penetapan alokasi bisa melibatkan petugas pendataan yang sehari-hari berinteraksi dengan nelayan. Mereka umumnya paham betul karakteristik usaha penangkapan ikan di areanya, termasuk lama melaut dan kebutuhan BBM. Petugas pendataan biasanya berinteraksi dengan nelayan dan bakul di pelabuhan dengan baik.

Kedua, bila subsidi tetap dicabut karena pengawasannya sulit di lapangan, maka KKP dapat memberi kompensasi kepada nelayan. Nelayan bekerja mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan keluarganya, antara lain sandang, papan, pangan, dan sekolah anak-anaknya. Maka kompensasi bisa berupa bantuan sekolah bagi anak nelayan. Atau subsidi gizi seperti yang pernah dilakukan Basuki T.P. saat menjabat Gubernur DKI melalui kebijakan Kartu Jakarta Pintar. Kebijakan itu memungkinkan anak sekolah pemegang KJP bisa membeli kebutuhan pangan penunjang gizi yang umumnya mahal bagi masyarakat umum, seperti misalnya daging. Kompensasi juga bisa diberikan berupa kepastian pembelian hasil tangkapan dengan nilai di atas harga pasar oleh BUMN semisal Perikanan Indonesia.

Keberpihakan kepada nelayan dengan memberikan kemudahan berusaha adalah kewajiban Pemerintah. Sebagai salah satu penyedia kebutuhan pangan yang penting namun lemah secara ekonomi, nelayan kecil butuh peran aktif Pemerintah untuk melindunginya. Bila tidak memberi subsidi karena rawan bocor, maka Pemerintah dapat memberi kompensasi. Menggunakan BBM non subsidi yang harganya mengikuti mekanisme pasar dunia tentunya berat bagi nelayan kecil.

Bila Pemerintah bisa memastikan kebijakan satu harga untuk penduduk pelosok Papua misalnya, tentunya hal yang sama dapat dilakukan untuk nelayan yang umumnya tinggal jauh dari pusat kegiatan dan kelengkapan fasilitasnya. Di Jawa saja, hampir seluruh kawasan pantai selatan merupakan wilayah dengan fasilitas minim, termasuk SPBU. Kecuali di beberapa tempat yang pusat kegiatannya dekat pesisir, seperti Kecamatan Palabuhanratu (Kabupaten Sukabumi), Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Pacitan, nelayan masih relatif lebih mudah mendapatkan BBM. Memastikan nelayan dapat mengakses BBM dengan harga normal sesuai harga di SPBU bisa menjadi prioritas berikutnya bagi Pemerintahan Joko Widodo setelah membuka jalan kebijakan serupa untuk masyarakat pelosok seperti di pegunungan di Papua.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑